Presiden Jokowi Memberi Himbauan Kepada Seluruh Jajaran Kepolisian Untuk Tak Alergi Dengan Kritik
Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mengingatkan bawahan agar mempelajari kritik di masyarakat adalah bentuk demokrasi. Sehingga tidak terjadi tindakan reaktif berlebihan ke masyarakat yang mengutarakan pendapat atau kritik.
"Dalam dua hari ini Presiden mengingatkan kepada Pak Listyo untuk ke bawah betul-betul mengingatkan kepada Kapolda, Kapolda kepada Kapolres ke bawah dan segala macam agar betul-betul mempelajari bahwa kritik itu adalah bagian dari demokrasinya republik," kata Juru Bicara Fadjroel Rachman dalam siaran live instagram ruang merdeka, Kamis (21/10).
Fadjroel juga mengatakan Presiden Jokowi selalu memonitoring dan mengevaluasi. Salah satunya terkait insiden mahasiswa MA yang dibanting oleh Brigadir NP saat mengikuti demonstrasi di kantor Bupati Tangerang, Rabu (13/10).
"Bahkan yang kasus di Tangerang itu polisi yang membanting itu sudah ditahan, jadi betul-betul presiden memonitoring, mengevaluasi ini enggak boleh terjadi seperti ini, karena negeri ini bisa maju karena demokrasi," ujar dia.
Tidak hanya itu, Jokowi kata Fadjroel, juga ingin Indonesia bisa maju. Hal tersebut seiring dengan demokrasi dan kesejateraan.
"Itu langsung beriringan. Nah presiden selalu mengingatkan saya selalu mengingatkan," kata Fadjroel.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta kepada seluruh jajarannya untuk tidak bersikap antikritik atas masukan dari masyarakat terhadap institusi Korps Bhayangkara. Menurutnya, hal itu harus dijadikan bahan evaluasi untuk jauh lebih baik lagi.
Sigit memastikan, Polri merupakan lembaga yang terbuka. Sehingga tidak antikritik, apalagi masukan yang sifatnya membangun untuk menjadikan lebih baik lagi ke depannya.
"Jangan antikritik, apabila ada kritik dari masyarakat lakukan introspeksi untuk menjadi lebih baik," kata Sigit saat memberikan pengarahan kepada seluruh jajaran Kapolda dan Kapolres melalui Vicon di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (19/10).
Selain itu, jenderal bintang empat ini juga menginstruksikan secara tegas kepada seluruh jajarannya untuk memberikan tindakan tegas kepada oknum anggota kepolisian yang melanggar aturan saat menjalankan tugasnya.
Eks Kabareskrim Polri ini menekankan kepada seluruh Kapolda dan Kapolres untuk tidak ragu memberikan sanksi tegas berupa pidana atau Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada personelnya yang tidak menjalankan tugas sesuai aturan.
"Perlu tindakan tegas jadi tolong tidak pakai lama, segera copot, PTDH, dan proses pidana. Segera lakukan dan ini menjadi contoh bagi yang lainnya. Saya minta tidak ada Kasatwil yang ragu, bila ragu, saya ambil alih," tegasnya.
Menurutnya, perbuatan oknum anggota kepolisian yang tak menjalankan tugas tak sesuai aturan telah merusak marwah dari institusi Polri. Hal itu juga telah menciderai kerja keras dan komitmen dari personel Polri yang telah bekerja secara maksimal untuk masyarakat.
Sigit mencontohkan kerja keras dan perjuangan anggota Polri yang positif adalah dengan berjibaku melakukan penanganan dan pengendalian Pandemi Covid-19. Diantaranya, memastikan penyaluran bansos tepat sasaran, melakukan akselerasi vaksinasi dan memastikan protokol kesehatan (prokes) berjalan dengan baik.
Oleh karena itu, ia berharap dengan adanya tindakan tegas kepada oknum polisi yang melanggar aturan dapat memberikan efek jera. Mengingat, kelakuan dari oknum tersebut berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri, yang selama ini telah mendapatkan tren positif.
"Saya tidak mau ke depan masih terjadi hal seperti ini, dan kita harus melakukan tindakan tegas. Karena kasihan anggota kita yang sudah kerja keras, yang cape yang selama ini berusaha berbuat baik, terus kemudian hancur gara-gara hal-hal seperti ini. Tolong ini disikapi dengan serius, kemudian lakukan langkah-langkah konkret yang baik," ujarnya.
Selain itu, eks Kadiv Propam Polri ini memberikan apresiasi kepada seluruh personel yang selama ini telah berjuang dan bekerja keras dalam menjaga nama baik institusi, serta bekerja untuk kepentingan Bangsa Indonesia. Ia berharap, perilaku seperti itu tak mengendorkan semangat personel yang telah bekerja baik selama ini.
"Saya berikan apresiasi atas kerja keras, tetap semangat dan yakini apa yang dilakukan di lapangan benar sesuai SOP. Namun bila ada kesengajaan dan pelanggaran dari oknum yang bisa menjatuhkan marwah institusi, maka saya minta tak ada keraguan untuk memberikan tindakan tegas," ungkapnya.
Eks Kapolda Banten ini menegaskan, ke depannya seluruh jajaran Polri harus mampu membaca situasi kapan harus mengedepankan pendekatan humanis dan kapan harus melakukan tindakan tegas.
"Jadi lakukan langkah-langkah kapan rekan-rekan harus humanis, kapan rekan-rekan laksanakan langkah-langkah tegas di lapangan sebagaimana SOP yang berlaku. Itu semua ada ukuran," tegasnya.
Sementara itu, Sigit juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat yang telah memberikan masukan dan kritiknya. Menurutnya, semua aspirasi tersebut akan dijadikan bahan evaluasi demi kebaikan dan kemajuan Polri.
"Dalam dua hari ini Presiden mengingatkan kepada Pak Listyo untuk ke bawah betul-betul mengingatkan kepada Kapolda, Kapolda kepada Kapolres ke bawah dan segala macam agar betul-betul mempelajari bahwa kritik itu adalah bagian dari demokrasinya republik," kata Juru Bicara Fadjroel Rachman dalam siaran live instagram ruang merdeka, Kamis (21/10).
Fadjroel juga mengatakan Presiden Jokowi selalu memonitoring dan mengevaluasi. Salah satunya terkait insiden mahasiswa MA yang dibanting oleh Brigadir NP saat mengikuti demonstrasi di kantor Bupati Tangerang, Rabu (13/10).
"Bahkan yang kasus di Tangerang itu polisi yang membanting itu sudah ditahan, jadi betul-betul presiden memonitoring, mengevaluasi ini enggak boleh terjadi seperti ini, karena negeri ini bisa maju karena demokrasi," ujar dia.
Tidak hanya itu, Jokowi kata Fadjroel, juga ingin Indonesia bisa maju. Hal tersebut seiring dengan demokrasi dan kesejateraan.
"Itu langsung beriringan. Nah presiden selalu mengingatkan saya selalu mengingatkan," kata Fadjroel.
Kapolri: Jangan Antikritik, Lakukan Introspeksi untuk Jadi Lebih Baik
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta kepada seluruh jajarannya untuk tidak bersikap antikritik atas masukan dari masyarakat terhadap institusi Korps Bhayangkara. Menurutnya, hal itu harus dijadikan bahan evaluasi untuk jauh lebih baik lagi.
Sigit memastikan, Polri merupakan lembaga yang terbuka. Sehingga tidak antikritik, apalagi masukan yang sifatnya membangun untuk menjadikan lebih baik lagi ke depannya.
"Jangan antikritik, apabila ada kritik dari masyarakat lakukan introspeksi untuk menjadi lebih baik," kata Sigit saat memberikan pengarahan kepada seluruh jajaran Kapolda dan Kapolres melalui Vicon di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (19/10).
Selain itu, jenderal bintang empat ini juga menginstruksikan secara tegas kepada seluruh jajarannya untuk memberikan tindakan tegas kepada oknum anggota kepolisian yang melanggar aturan saat menjalankan tugasnya.
Eks Kabareskrim Polri ini menekankan kepada seluruh Kapolda dan Kapolres untuk tidak ragu memberikan sanksi tegas berupa pidana atau Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada personelnya yang tidak menjalankan tugas sesuai aturan.
"Perlu tindakan tegas jadi tolong tidak pakai lama, segera copot, PTDH, dan proses pidana. Segera lakukan dan ini menjadi contoh bagi yang lainnya. Saya minta tidak ada Kasatwil yang ragu, bila ragu, saya ambil alih," tegasnya.
Menurutnya, perbuatan oknum anggota kepolisian yang tak menjalankan tugas tak sesuai aturan telah merusak marwah dari institusi Polri. Hal itu juga telah menciderai kerja keras dan komitmen dari personel Polri yang telah bekerja secara maksimal untuk masyarakat.
Sigit mencontohkan kerja keras dan perjuangan anggota Polri yang positif adalah dengan berjibaku melakukan penanganan dan pengendalian Pandemi Covid-19. Diantaranya, memastikan penyaluran bansos tepat sasaran, melakukan akselerasi vaksinasi dan memastikan protokol kesehatan (prokes) berjalan dengan baik.
Oleh karena itu, ia berharap dengan adanya tindakan tegas kepada oknum polisi yang melanggar aturan dapat memberikan efek jera. Mengingat, kelakuan dari oknum tersebut berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri, yang selama ini telah mendapatkan tren positif.
"Saya tidak mau ke depan masih terjadi hal seperti ini, dan kita harus melakukan tindakan tegas. Karena kasihan anggota kita yang sudah kerja keras, yang cape yang selama ini berusaha berbuat baik, terus kemudian hancur gara-gara hal-hal seperti ini. Tolong ini disikapi dengan serius, kemudian lakukan langkah-langkah konkret yang baik," ujarnya.
Selain itu, eks Kadiv Propam Polri ini memberikan apresiasi kepada seluruh personel yang selama ini telah berjuang dan bekerja keras dalam menjaga nama baik institusi, serta bekerja untuk kepentingan Bangsa Indonesia. Ia berharap, perilaku seperti itu tak mengendorkan semangat personel yang telah bekerja baik selama ini.
"Saya berikan apresiasi atas kerja keras, tetap semangat dan yakini apa yang dilakukan di lapangan benar sesuai SOP. Namun bila ada kesengajaan dan pelanggaran dari oknum yang bisa menjatuhkan marwah institusi, maka saya minta tak ada keraguan untuk memberikan tindakan tegas," ungkapnya.
Eks Kapolda Banten ini menegaskan, ke depannya seluruh jajaran Polri harus mampu membaca situasi kapan harus mengedepankan pendekatan humanis dan kapan harus melakukan tindakan tegas.
"Jadi lakukan langkah-langkah kapan rekan-rekan harus humanis, kapan rekan-rekan laksanakan langkah-langkah tegas di lapangan sebagaimana SOP yang berlaku. Itu semua ada ukuran," tegasnya.
Sementara itu, Sigit juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat yang telah memberikan masukan dan kritiknya. Menurutnya, semua aspirasi tersebut akan dijadikan bahan evaluasi demi kebaikan dan kemajuan Polri.
Komentar
Posting Komentar